CONTOH PELAPORAN MODEL PENCAIRAN DANA UKM 7

Salah satu tantangan berat dalam pembangunan sosial ekonomi adalah masih banyaknya anggota masyarakat yang belum terjangkau oleh berbagai kebijakan, baik karena alasan fisik lokasional, maupun karena alasan struktural dan ekonomi politik. Terlebih kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah adanya berbagai krisis yang mendera bangsa belakang ini mengandung kerawanan-kerawanan tertentu sebagai akibat menurunnya anggaran pembangunan pemerintah, serta kesenjangan pendapatan struktural dan regional yang merupakan dampak dari bias proses pembangunan itu sendiri.

Pemerintah menyediakan berbagai macam skim kredit sebagai modal bagi masyarakat, usaha kecil / menengah untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Berbagai dana / kredit yang merupakan program pemerataan yang amat penting. Diharapkan dapat dipertahankan kesinambungan pemanfaatannya sebagai benih bagi pemupukan modal yang lebih besar.

Berbagai macam kredit antara lain Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen (KIK / KMKP) yang diluncurkan tahun 1973. Selain itu, untuk pengembangan koperasi pemerintah juga memberikan kredit seperti kredit Tebu Rakyat Intensifikasi dan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya. Tetapi banyak kasus terjadi yaitu kredit macet, sehingga untuk mengurangi jumlah tunggakan kredit diperlukan suatu sistem yang cukup handal. Sistem pelaporan dimana adanya koordinasi antar instansi yang terkait, yaitu sistem pelaporan yang mampu mengetahui dengan pasti dan akurat mengenai jumlah, jenis dan posisi tunggakan kredit yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah Kabupaten Bangkalan.