PELAYANAN PUBLIK POS INDONESIA 1 Oleh H. Oesman

Dalam makalah Evers di buku "Democracy," ada tabel jumlah pegawai negeri antara tahun 1940 sampai dengan 1980 ("Democracy," h 266). Ada dua kali kenaikan jumlah pegawai negeri yang sangat menyolok. Pertama dari 82 ribu pada tahun 1940 menjadi 303 ribu pada tahun 1950. Dan kedua dari 515 ribu pada tahun 1970 menjadi 2 juta tahun 1980. Mengapa selama dekade 40-an jumlah pegawai negeri itu melonjak hampir 4 kali lipat, sedangkan selama jaman Demokrasi Liberal, dekade 50-an, kenaikan jumlah pegawai negeri hanya 90 ribu orang. Apa arti data ini untuk memahami politik tahun 50-an, tidak lain adalah sesudah tahun 50 banyak orang yang masuk pegawai negeri, karena memang ada pekerjaan di situ dan karena pegawai negeri dianggap statusnya tinggi. Selain itu, partai-partai, seperti partai di manapun saja, memakai tempat di birokrasi itu sebagai patronase. Anggota partai ditempatkan disitu supaya mereka senang dan dari situ juga bias membantu partainya. Tahun 50-an, seperti di negara lain juga, di Indonesia semua partai ingin mendapat sebagian dari birokrasi. Misalnya PNI dapat penerangan, NU dan Masyumi dapat departemen agama, dan seterusnya. Kenaikan jumlah birokrasi itu menunjukkan beberapa hal yang penting. Satu, karena pemerintah memperluas fungsinya dengan sendirinya akan mengangkat lebih banyak pegawai.