STUDI PEMERINTAH DESA 1 Oleh Idrus

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang sangat kompleks serta bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) 2001-2005, dapat diidentifikasikan lima permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Permasalahan-permasalahan pokok tersebut adalah sebagai berikut

Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa dan Merebaknya Konflik Sosial.

Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lambatnya Pemulihan Ekonomi.

Rendahnya Kesejahteraan Rakyat dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasional.

Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat. (Propenas 2001-2005).

Dengan adanya lima permasalahan pokok di atas maka disusunlah sebuah prioritas pembangunan nasional untuk menyelesaikan pennasalahan sekaligus untuk melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan dalam Propenas 2001-2005 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pembangunan pada masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut harus seiring dengan langkah-langkah memanfaatkan arus globalisasi dan mewujudkan desentralisasi secara nyata.

Keadaan menunjukkan bahwa berbagai kelemahan dalam praktik benegara dan praktek pemerintahan selama ini muncul kepermukaan secara serentak dan meliputi segala sendi kehidupan masyarakat, yang menuntut penanganan dengan segera. Penanganan berbagai permasalahan yang saling terkait tersebut menjadi semakin sulit dengan adanya krisis ekonomi. Sebaliknya permasalahan ekonomi tidak dapat terselesaikan apabila permasalahan di bidang lainnya belum tertangani, terutama tanpa pulihnya keamanan dan ketertiban. Langkah memulihkan keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, baik itu dalam menetapkan keputusan-keputusan politik/ ekonomi, maupun berbagai keputusan bangsa yang lainnya. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat diwujudkan apabila kehidupan berdemokrasi dapat berjalan dengan baik.

Proses demokratisasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat supremasi hukum yang didukung oleh pemerintahan yang bersih (good governance). Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan yang dianggap korup dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Pada akhimya memperlambat proses untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih akan mengurangi berbagai ketidakpuasan dan tentunya akan mengembalikan suasana aman dan terdb dalam kehidupan masyarakat Program Pembangunan Nasional telah merumuskan 5 (lima) agenda pokok pembangunan, untuk meyelesaikan berbagai permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut:

Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Meningkatkan pembangunan daerah.

Diantara kelima agenda pokok tersebut, pembangunan sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan merupakan landasan bagi keempat agenda pembangunan yang lainnya. Hal ini terkait dengan keberiangsungan Pemerintahan Indonesia, apabila pembangunan di lakukan seperd masa lalu dengan sistem politik yang bersifat sentralistik dan otoriter dengan monoparty, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit diharapkan. Terbukti saat ini bangsa Indonesia mengalami krisis disintegrasi dan konflik social yang berkepanjangan.