PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURABAYA, 6 Oleh SOPHAN DARMAWANSYAH

Hubungan hukum antara pihak terikat dalam perjanjian penyambungan air (perjanjian pemborongan kerja), perjanjian jual beli air, dan perjanjian sewa meter air. Secara teoritis, perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh PDAM harus tunduk pada sistem hukum perdata pada umumnya. Dalam hal ini PDAM sebagai institusi Pemerintah dalam menyalurkan air ke masyarakat yang bersifat kesetaraan dengan prinsip kebebasan kontrak. Sementara dari sisi perlindungan hukumnya termasuk didalamnya adalah perangkat hukumnya masih menggunakan instrumen-instrumen hukum publik (hukum administrasi). Hal ini tidak boleh terjadi, karena secara teoritis, pada saat organ administrasi menjalankan perbuatan hukum perdata, maka dia harus tunduk kepada sistem hukum perdata. Organ administrasi negara harus melepas atribusi kewenangan publik. Dengan demikian konsistensi hukum dapat terjaga dengan baik.