PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN

PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN
Oleh: Achluddin. IR

Perang Dunia II baru saja berakhir. Asap mesin perang masih hangat, mengepul di Negara peserta perang dan wilayah apes yang dijadikan ajang perang. Wilayah ajang perang, yang kemudian merdeka dan menjadi Negara seperti mantan penjajahnya, bangun dengan rasa kaget: menyadari dirinya terbelakang, tertinggal jauh dari mantan Negara penjajahnya. Keinginan untuk membenahi kerusakan dan ketertinggalannya dari Negara lain berkecamuk. Kebangkitan semangat perbaikan dalam segala aspek kehidupan pun digelorakan. Rencana mengubah keadaan yang kurang diinginkan kearah yang lebih baik pun dirancang. Perbaikan dimaksudkan untuk menghilangkan julukan bangsa selatan (Asia, Afrika, dan Amerika Latin) yang melekat, yaitu bangsa backwards, tujuannya tak lain adalah menuju developt melalui proses developing.
Dari Kantornya di Amerika, PBB menantang para ahli dari negara maju yang telah berpengalaman untuk membantu negara sedang berkembang dalam mengurangi kendala sebagai akibat dari proses developing (pembangunan) dan memberikan suatu technique (cara) untuk membantu perubahan dalam masyarakat yaitu: “Social Engineering” (teknologi sosial).
Keinginan tinggi negara-negara selatan untuk melakukan social change tadi tidak didukung oleh kemampuan, maka upaya yang dilakukan PBB dengan negara maju sebagai pelaksana adalah memberikan bantuan dalam bentuk: Urgent: obat-obatan, pangan dan lain-lain, Teknis (technical assistance): know-how (tahu bagaimana melakukan sesuatu untuk mendapat sesuatu). Dengan bantuan teknis ini diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan lebih lanjut (sustain development) atas kemauan dan kemampuan sendiri.
Keinginan melakukan social change dengan tempo yang cepat tidak serta merta diterima oleh masyarakat negara-negara selatan, maka dilakukanlah diskusi berbagai negara, sebagai upaya untuk menentukan apa yang ingin dicapai dan kendala yang dihadapi serta alternatif pemecahannya. Dan salah satu pemecahan dari penolakan pembangunan oleh masyarakat adalah Komunikasi. Dengan Komunikasi, Institusi Me dia Massa meniscayakan dirinya untuk mengambil peranan karena fungsinya sebagai media informasi, pendidikan dan sekaligus hiburan bagi masyarakat (Charles Robert Wright: 1975). Dengan fungsinya pula sebagai salah satu usaha memproduksi komoditas barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat luas, Media Massa melakukan positioning dalam peta perubahan dunia baru, yakni menambahkan fungsi perubahan sosial atau fungsi pembangunan atas dirinya.
Fungsi pembangunan yang disandang oleh media massa ini sinergi dengan tugas pemerintah dalam melakukan pembangunan, sebab pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak bisa melakukannya sendirian. Semua elemen masyarakat bangsa harus ikut berpartisipasi dalam membangun. Persoalannya, untuk memobilisasi niat, tekad, dan kemauan serta pengerahan berbagai sumber dan potensi yang dimiliki seluruh warga bangsa dalam rangka partisipasi pembangunan tersebut, tidaklah mudah. Dibutuhkan pengertian dan pemahaman bagi seluruh warga bangsa agar tercipta niat, tekad, dan kemauan dalam membangun (Achluddin Ibnu Rochim: 1995).
Di sinilah peran komunikasi (dalam hal ini Media Massa) dituntut untuk tujuan membuat mengerti dan paham seluruh warga bangsa mengenai betapa urgensinya pembangunan. Dibutuhkan Sosialisasi Pembangunan bagi masyarakat.
Apakah sosialisasi Pembangunan itu?
Sosialisasi Pembangunan adalah berbagai proses usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar, dan lainnya dari komunikator baik untuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan pers, radio, televisi, film, dan media lain dengan tujuan untuk membuat mengerti dan paham komunikan (masyarakat) mengenai pembangunan. Dengan sendirinya KOMUNIKASI menjadi alat yang sangat vital bagi masyarakat bangsa yang ingin melakukan pembangunan.
Organ yang dapat mengkomunikasikan tentang pembangunan ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga organisasi social, organisasi politik, LSM, Tokoh-tokoh formal dan non formal, kelompok-kelompok kecil masyarakat, dan bahkan utamanya adalah media massa itu sendiri, agar termobilisasi niat, tekad, dan kemauan seluruh warga bangsa dalam membangun.
Dengan begitu terdapat tiga pilar yang saling tekait di sana, yakni keterkaitan antara Negara/Pemerintah, Masyarakat, dan Media Massa.
Negara dalam hal ini, didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyatnya, oleh karenanya pemerintah sebagai wakil dari Negara lebih sering menduduki posisi otonom dan dominant superior, karena fungsinya adalah sebagai agen perubahan sosial yang bertugas membuat dan melaksanakan program pembangunan kepada masyarakat sebagai sasarannya. Namun demikian, pemerintah tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menentukan program pembangunan yang berbenturan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri, terlebih jika program pembangunan itu merugikan masyarakat, meskipun program pembangunan tersebut ditujukan dan diatas namakan untuk kepentingan masyarakat juga. Oleh karena pemerintah dan masyarakat, adalah dua entitas (politik) yang secara historis berbeda dalam artikulasi bentuk dan dalam banyak situasi sering bersifat dicotomi atau vis a vis. (Ben Anderson, 1983, dan Farchan Bulkin 1984, 1985). Untuk itu kebebasan pemerintah dalam membuat program pembangunan tersebut perlu dibatasi oleh masyarakat. Pembatasan terhadap program pembangunan tersebut selain berupa kontrol terhadap pemerintah melalui Dewan Legislatif yang tugasnya mewakili masyarakat mengontrol jalannya pemerintahan, juga kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui komunikasi dua arah yakni media massa.
Kedudukan media massa dalam Negara adalah sebagai lembaga yang fungsinya selain sebagai social control juga sebagai kontrol pemerintah. Ia berfungsi pula sebagai penghubung antara kedua belah pihak, masyarakat dan pemerintah. Ia menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, tetapi ia juga mensosialisasikan program-program pembangunan pemerintah kepada masyarakat. Ia adalah lembaga yang dapat mengontrol masyarakat sekaligus pemerintah. Tetapi ia juga sebagai obyek yang dikontrol oleh masyarakat dan pemerintah. Pemerintah mengontrol melalui kebijakan dan perangkat hukumnya, sementara masyarakat mengontrol melalui mekanisme pasar.
Masing-masing subyek dan obyek di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Jika masing-masing berjalan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewajibannya, maka segalanya akan berjalan dengan baik.
Dari sedikit uraian tadi, dapatlah dikatakan bahwa Peran Komuniasi dalam Pembangunan adalah salah satu usaha untuk melaksanakan penyebaran gagasan kolektif dalam rangka kemasyarakatan dan pembangunan.
Penyebaran gagasan perubahan dilakukan melalui saluran-saluran yang dalam proses perubahan sosial pada masyarakat, umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi dan seterusnya, lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak, tergantung pada culture focus masyarakat pada suatu masa tertentu.
Dalam konteks pembangunan di atas, terdapat banyak institusi, entitas, bahkan bagian-bagian kecil masyarakat manusia suatu bangsa yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan-hubungan atau komunikasi dalam social relations ship ini mengandung berbagai konsekwensi. Berbentur, berpudar atau bahkan bersynergynya nilai-nilai yang dianut berbagai bagian ini menjadi sesuatu yang lazim dalam komunikasi antar pihak pada perhubungan ini. Dari sana timbul dengan apa yang diistilahkan organisasi atau integrasi dan disorganisasi atau disintegrasi.
Organisasi/integrasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, sedang disorganisasi/disintegrasi adalah proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan (Soerjono Soekanto: 1990).
Untuk itu satu peranan lagi yang dapat dipikul oleh lembaga komunikasi adalah usaha-usaha untuk reorganisasi/reintegrasi pada ranah perubahan yang dinamis itu. Reorganisasi/reintegrasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi/reintegrasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga (institutionalized) dalam diri warga (Soerjono Soekanto: 1990). Berhasil tidaknya proses pelembagaan (institutionalized) tersebut dalam masyarakat tergantung Rumus berikut (Prof. Soempono Djojowadono):

Pelembagaan = Efektivitas Menanam – Kekuatan Menentang dari Masyarakat
Kecepatan Menanam

Apabila semakin tidak efektif agen perubah dalam menanamkan gagasan dan semakin menguat tentangan masyarakat terhadap gagasan tersebut, dengan waktu yang cepat maka akan gagal gagasan tersebut melembaga menjadi nilai di masyarakat, sebaliknya apabila semakin efektif agen perubah dalam menanamkan gagasan dan semakin melemah tentangan masyarakat terhadap gagasan tersebut, dengan waktu yang cukup maka akan berhasil gagasan tersebut melembaga menjadi nilai di masyarakat.
Dan akhirnya Komunikasi adalah kunci di dalam melembagakan gagasan ataupun nilai-nilai dalam masyarakat yang sedang membangun.

Daftar Bacaan
1. Achluddin Ibnu Rochim, Implikasi SIUPP terhadap Kemandirian Pers di Indonesia, Thesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 1995.

2. Charles Robert Wright, Mass Communicaton, Random House inc., 1975

3. Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antar Budaya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.

4. Herbert Blumer, Collective Behavior, dalam Principles of Sociology, Alfred McChung Lee, Barnes and Noble, New York, 1946.

5. Katz and Lazarsfeld, Personal Influence, Mac Millan Publishing Co, Inc, 1955.

6. Matilda Riley and John Riley, A Sociological Approach to Communications Research, Public Opinion Quarterly 15, 1951.

7. Otto Larsen and Richard J. Hill, Mass Media and Interpersonal Communication in the Diffusion of A News Event, American Sociological Review 19, 1954.

8. Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, Free Press, Rev. Ed.3, 1975.

9. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, edisi ke empat, Jakarta, 1990.