PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998, 3 Oleh TRI WINARTI

BAB II

TINJAUAN HUKUM

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

1. Pengaturan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

 Salah satu permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapatnya bidang-bidang tanah yang keadaannya terlantar. Jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat. Keberadaan tanah terlantar di daerah pedesaan, akan mengganggu kelestarian swasembada di bidang pangan. Sedangkan di daerah perkotaan, keberadaan tanah terlantar akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh, yang mengurangi estetika perkotaan dan mengurangi efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki.